Jakarta, Suaratv.com – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, baru-baru ini ikut rapat dengar pendapat bareng Komisi XIII DPR RI, Rabu (21/5). Di sana, dia cerita soal upaya mereka buat ngurangin masalah hunian lapas yang penuh banget alias overcrowded.
Nah, Mulyadi bilang, sampai 18 Mei 2025, jumlah warga binaan di Kalsel ada 9.261 orang, tapi kapasitas tempatnya cuma muat 4.382 orang. Artinya, kebanyakan lapas di sana over capacity sampai 111%! Bahkan beberapa lapas seperti di Banjarmasin, Martapura, dan Amuntai malah kelebihan sampai lebih dari 150%.
Gimana solusinya? Mereka punya dua cara. Pertama, jangka pendek dengan nyebarin narapidana dari lapas yang penuh ke lapas lain yang masih longgar. Kedua, jangka panjang mereka mau bangun lapas baru di Kabupaten Balangan tahun ini dengan tanah hibah yang luas banget, hampir 50 ribu meter persegi.
Mulyadi juga bilang, petugas pemasyarakatan di Kalsel ada 1.234 orang, tapi tenaga medis masih kurang banget, cuma ada 4 dokter dan 20 perawat. Jadi, mereka butuh banget tambahan tenaga medis buat bantu kerja di lapas.
Gak cuma itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, juga ngomong soal langkah-langkah buat ngurangin overcapacity. Misalnya, mereka udah mindahin 612 narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan sejak November 2024. Terus, remisi atau potongan masa tahanan sudah dikasih ke lebih dari 159 ribu warga binaan, plus ada program pembebasan bersyarat dan cuti khusus buat sekitar 34 ribu orang.
Paparan ini langsung dikomentarin sama anggota DPR Komisi XIII yang ngasih masukan dan evaluasi soal kinerja Ditjenpas tahun ini.
